Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago. Foto: Arief/vel

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mengapresiasi perkembangan signifikan yang terjadi di BPJS Kesehatan. Meskipun demikian, ia juga menyampaikan beberapa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

“BPJS Kesehatan after periode lalu, yang sekarang ini jauh sekali perkembangannya, banyak bagusnya, banyak yang sudah diperbaiki. Kalau saya membawa pasien yang kebetulan datang ke saya karena kami ini anggota DPR, wakil rakyat, kemudian kami sampaikan ke BPJS, langsung ditindaklanjuti dengan cepat. Itu harus saya ancungin jempol, harus saya apresiasi,”ujar Irma saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR dengan BPJS Kesehatan di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Tidak hanya itu, Irma juga melihat dari berbagai Negara di dunia, BPJS kesehatan Indonesia menjadi yang terbaik. Sebut saja di Eropa, pengguna BPJS kesheatan jika ingin bertemu dengan dokternya, harus membuat appointment atau janji. Namun hal itu tidak terjadi atau berlaku di Indonesia. Pasien dengan BPJS Kesehatan, baik yang mandiri maupun yang PBI (peserta bantuan iuran) bisa hari itu juga bertemu dengan dokternya.

“Tetapi bayangkan, satu dokter melayani lebih dari 100 pasien.  Saya pernah pengen tahu, nganterin salah satu staf saya sakit dengan menggunakan BPJS. Dimama prosesnya dari jam 08.00 pagi, baru diperiksa dokter itu sampai 4 sore. Saya sampai “mabok”ungkapnya.

Meski demikian lanjutnya, ada beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan. Diantaranya terkait sejauh mana hasil kajian mendalam terhadap dampak penetapan KRIS (kelas rawat inap standar) pada pelayanan. Melalui strategi mitigasi pada peserta yang saat ini, pihaknya kerap mendapat masukan baik dari pihak rumah sakit, maupun pasien menyatakan bahwa program tersebut tidak adil. Pasalnya akan dapat mengurangi kuota ruangan rawat inap.

“Bagaimana pendapatan rumah sakit? rumah sakit pasti akan mengatakan pendapatan kita anjlok Bu. Sementara dalam hal ruangan. Ketersediaan ruangan, satu ruangan ada 4 bed (tempat tidur). Itu tentu mereka harus bikin baru, harus melakukan renovasi.  Sehingga banyak modal yang harus dikeluarkan sementara tarif juga belum tahu naik atau enggak, kalau turun pasti tidak ya. Nah, bagaimana BPJS Kesehatan menanggapi ini? Karena pelayanan masyarakat terkait rawat inap itu akan menjadi terganggu, dan ketersediaan ruangan untuk rawat inapnya berubah menjadi lebih sedikit,”tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini juga mempertanyakan kelanjutan kasus penipuan tagihan BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh beberapa rumah sakit di Medan. lewat pengaduan klaim fiktif hingga Miliyaran rupiah.

Sekedar mengingatkan, KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) adalah standar minimum pelayanan rawat inap yang harus diterima oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). KRIS merupakan pengganti sistem kelas dalam BPJS Kesehatan, yang diganti berdasarkan Perpres 59/2024.  (Ayu)